Wacana " Kota Cirebon Ibukota Provinsi Jabar " Rayuan Gombal

Cirebon ingin menjadi ibu kota Jawa Barat? Ya, itulah isu politik yang tiba-tiba meledak kemarin. Yang melempar isunya adalah anggota Komisi A DPRD Jawa Barat Deden Darmansyah, kader PDI Perjuangan dari Dapil VII (Karawang dan Purwakarta). Reaksi pro dan kontra kontan bermunculan. Penolakan paling keras datang dari pakar planologi ITB Denny Zulkaidi. Dia menyebut ide memindahkan ibu kota Jawa Barat ke Cirebon sebagai “error tingkat tiga.” Artinya, sungguh terlalu. Namun di Cirebon, wacana tersebut disambut dengan suka cita. Kalangan elitr politik Cirebonan pasti menyambutnya dengan antusias. Ini seperti pucuk dicinta ulam tiba. Apalagi langkah mereka untuk menjadikan Cirebon sebuah provinsi sendiri sudah sepuluh tahun mandek. Dua kabupaten yang semula diharapkan untuk bergabung, yaitu Kuningan dan Majalengka, menyatakan tidak berminat masuk wacana pemekaran provinsi dan akan tetap berkiblat ke Gedung Sate, Bandung. Tanpa keikutsertaan Kuningan dan Majalengka, Cirebon tidak bisa memenuhi syarat konstitusional untuk menjadi provinsi. Pemekaran provinsi mesti melibatkan sedikitnya lima kabupaten atau kota. Kini yang menantikan realisasi wacana tersebut hanyalah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu, sementara moratorium pemekaran wilayah belum juga dicabut oleh Pemerintah Pusat. Kalau begitu, bagaimana jika Kota Cirebon menjadi ibu kota Provinsi Jawa Barat saja? Barangkali akan sulit menemukan landasan faktual untuk mendukung mimpi tersebut. Karena Pemkot Cirebon sendiri memang tidak mempersiapkan diri untuk itu. Terlalu naif membayangkan sebuah kota yang pendapatan asli daerah (PAD)-nya cuma Rp142 miliar (tahun anggaran 2012) bisa menjadi sebuah ibu kota provinsi. Selain itu, citranya juga jeblok. Kota Cirebon menempati posisi 49 dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 3,61 dari total 50 kota yang disurvei Transparency International Indonesia (TII) pada 2010. Barangkali, kondisi inilah yang menjadi salah satu pertimbangan bagi Kuningan dan Majalengka untuk tidak tertarik dengan wacana pemekaran provinsi. Yang paling mungkin bisa dijadikan landasan bagi Cirebon untuk menjadi provinsi atau ibu kota provinsi hanya alasan romantika nostalgia. Secara kultural tak diragukan lagi Cirebon memang agak berbeda dari tatar Pasundan. Lima abad lalu Cirebon tumbuh menjadi sebuah kerajaan berdaulat setelah Kian Santang memberontak terhadap ayah kandungnya sendiri, Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Cirebon pun lantas berkembang menjadi salah satu pusat penyebaran Agama Islam di Pulau Jawa, di saat masyarakat dan Kerajaan Pajajaran ketika itu masih menganut Sunda Wiwitan. Persoalannya sekarang, membangun sebuah kota dan masyarakat tidak cukup dengan romantisme semata. Banyak prasyarat yang harus dipenuhi dan butuh kecerdasan ekstra untuk mewujudkannya. Tapi, sebagai sebuah romantisme, wacana tersebut sah-sah saja. Antusiasme yang kemudian merebak pun biasanya tidak bertahan lama. Kira-kira umurnya tak lebih lama dari popularitas lagu dangdut Cinta Satu Malam yang pernah membuai Cirebon. Tidak apa-apa, toh asyik juga.[ang] *Tulisan Fokus Inilah koran, Jumat (27/7/2012)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Prosesi Nuju Bulanan sebagai Bagian dari Budaya

Solusi Menciptakan " GOOD GOVERNMENT "

SEJARAH PERKEMBANGAN TRADISI NADRAN DI CIREBON