Kavling13.blogspot.com

Proses Penjaringan Bakal Calon Walikota / Wakil Walikota Cirebon dari PDI Perjuangan Kota Cirebon telah usai setelah pada tanggal 2 Mei 2012 lalu DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon melaksanakan Rapat Pleno DPC sebagaimana yang telah diatur oleh SK DPP PDI Perjuangan Kota Cirebon nomor 031-A, yang menarik dari proses penjaringan ini adalah bukan saja diminati oleh kader partai, namun juga ada kalangan birokrat dan pengusaha kelahiran Cirebon dari luar daerah Kota Cirebon yang turut serta mendaftarkan diri, maka sebanyak 3 orang pengurus DPC, 1 orang anggota fraksi PDI-P, 1 orang birokrat dan 2 orang pengusaha yang merupakan anggota PDI Perjuangan. dan kedelapan nama tersebut adalah :

BIODATA BAKAL CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH  1.Nama                       : Bamunas Setiawan Boediman  2.Tempat dan tanggal : Jakarta lahir / umur : 13 Oktober 1964 / 48 Tahun; 3.Alamat tempat tinggal : Jl. Metro Alam IV TC.23/33, RT. 011/016 Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama – Jakarta Selatan 4.Jenis kelamin            : Laki - Laki 5.Agama : Islam 6.Status Perkawinan : a. belum/sudah/pernah kawin*)                                     b. Nama istri/suami : Yunita Ayu Kemala                                     c. Jumlah anak 4 ( empat ) orang                                     d. Nama Anak kandung : 1) Febriana Ayundari Boediman ( 22 Thn )                                                                              2) Vania Azalia Boediman ( 16 Thn )                                                                              3) Vinka Azaria Boediman ( 12 Thn )                                                                         

Persaingan antar bakal calon wali kota semakin terlihat di program Pemilu Awal pekan ke-21 yang digelar Jumat (27/7) lalu. Setelah beberapa minggu suara Drs Ano Sutrisno sempat ‘tenggelam’, di RW 03 Karang Baru, Kelurahan Sunyaragi, Ano kembali menduduki posisi pertama untuk popularitas dengan perolehan 28,87 persen. Sementara bakal calon wali kota asal PDIP, Bamunas S Boediman mengejar dan berada di posisi kedua dengan perolehan 16,49 persen untuk elektabilitas (keterpilihan). Selanjutnya, Ketua DPC Partai Hanura Kota Cirebon, Soenarko Kasidin juga memperoleh suara yang sama dengan bos Grage itu dan menduduki posisi ketiga untuk popularitas.

Tahapan pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta Pilgub Jabar, dimulai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon. Hal ini ditandai dengan pengumuman pendaftaran calon anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS). Anggota KPU Kota Cirebon, Subhan Alba SSos MSi kepada Radar, Senin (23/7) membenarkan, bahwa KPU Kota Cirebon mulai membuka pendaftaran PPK dan PPS. Pendaftaran PPK/PPS ini mengacu kepada surat dari KPU Kota Cirebon Nomor: 185/KPU Kota-011329166/VII/2012. Pelaksanaan pendaftaran, kata Subhan, dimulai dari tanggal 27 Juli sampai 31 Juli 2012. Untuk masa tugas Anggota PPK terhitung mulai 13 Agustus 2012 sampai April 2013, sedangkan anggota PPS 28 Agustus 2012 sampai April 2013. Calon anggota wajib mengikuti tes seleksi administrasi dan wawancara. 

INILAH.COM, Cirebon - Sultan Kasepuhan XIV Cirebon Sultan Sepuh PRA Arief Natadiningrat menilai pemindahan ibu kota Provinsi Jawa Barat dari Bandung ke Cirebon sebagai hal yang wajar. Apalagi Cirebon dianggap sudah memiliki infrastruktur yang memadai untuk dijadikan sebagai sebuah ibu kota Provinsi. "Wacana pemindahan Ibu Kota Provinsi Jabar ke Cirebon merupakan hal yang wajar. Kalau hal tersebut memang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sah-sah saja dilakukan," ujar Arief disela-sela acara kunjungan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Keraton Kasepuhan Cirebon, Kamis (26/07/2012).

INILAH.COM, Bandung - Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD Jabar Maman Abdurahman menilai pemindahan Ibu Kota Provinsi Jabar dari Kota Bandung ke Kota Cirebon tidak akan menyelesaikan masalah. Lebih baik, katanya, Pemprov Jabar mengoptimalkan rencana pembangunan pusat pemerintahan Kota Walini. “Kita kan sudah punya rencana pembangunan pusat pemerintahan di KM 93 Tol Cipularang yaitu Kota Walini.

INILAH.COM, Bandung - Menanggapi wacana pemindahan Ibu Kota Provinsi Jabar dari Kota Bandung ke Kota Cirebon, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran I Gde Pantja Astawa mengatakan, Kota Cirebon sudah tepat menjadi Ibu Kota Provinsi Jabar. Namun dalam kondisi sekarang, Kota Bandung tetap harus menjadi Ibu Kota Provinsi Jabar. "Tidak masalah sebuah provinsi mempunyai dua ibu kota. Cirebon bisa menjadi pusat perindustrian, perdagangan, dan lingkungan. Sedangkan Kota Bandung minimalnya menjadi pusat pemerintahan," kata Pantja saat dihubungi melalui telepon selulernya, Kamis (26/7/2012). Menurutnya, Cirebon memiliki lokasi strategis kalau menjadi Ibu Kota Provinsi karena menghubungkan Jabar dengan Jateng. Wilayahnya juga dekat dengan laut dan mempunyai pelabuhan. Ditambah pula ke depannya Majalengka akan memiliki bandara bertaraf internasional. "Kalau Kota Bandung terkenal sebagai daerah bersejarah dan tempat munculnya tokoh nasional, seperti Soekarno. Karena itu

Kota Cirebon jadi ibu kota Jawa Barat? Sejumlah pengamat dan politisi menyangsikannya. Mimpi kali yee… Salah seorang yang meragukannya adalah politisi Partai Hanura, Yudi Krisnandi. Mantan politisi Partai Golkar yang pernah berambisi maju pada Pilpres 2009 itu menilai wacana tersebut sulit terwujud dalam waktu dekat. Infrastuktur jadi salah satu kendalanya. “Pemindahan ibu kota provinsi ke Cirebon mungkin baru bisa terwujud 20 tahun kemudian. Itu pun harus didesain secara matang dan cermat perencanaanya dari sekarang,” kata Yudi Krisnandi. Selain biaya tinggi untuk pembangunan infrastruktur, pemindahan ibu kota provinsi juga menimbulkan dampak sosial ekonomi sehingga konsepnya harus dibuat secara matang dan asal-asalan. “Kalau cuma nyeplok di mulut tanpa perencanaan jelas, pemindahan tersebut sampai kapan pun nggak bakalan terwujud.

Badan Musyawarah Masyarakat Sunda (Bamus) Jabar menyetujui rencana pemindahan Ibu Kota Provinsi Jabar dari Kota Bandung ke Kota Cirebon. Penempatan pusat pemerintahan dan ekonomi di Pesisir Utara membuat potensi Sunda semakin terkelola baik. "Setuju. Sesuai dengan perencanaan Belanda, semua ibu kota di Pesisir Utara. Sekarang urat nadi ekonomi dalam bentuk jalan tol telah terbentuk, maka segitiga pertumbuhannya akan membuat Sunda lebih terkelola," ujar Sekretaris Jenderal Bamus Jabar Andrie Kantaprawira kepada INILAH.COM saat dihubungi melalui telepon selulernya, Jumat (27/7/2012).

Cirebon ingin menjadi ibu kota Jawa Barat? Ya, itulah isu politik yang tiba-tiba meledak kemarin. Yang melempar isunya adalah anggota Komisi A DPRD Jawa Barat Deden Darmansyah, kader PDI Perjuangan dari Dapil VII (Karawang dan Purwakarta). Reaksi pro dan kontra kontan bermunculan. Penolakan paling keras datang dari pakar planologi ITB Denny Zulkaidi. Dia menyebut ide memindahkan ibu kota Jawa Barat ke Cirebon sebagai “error tingkat tiga.” Artinya, sungguh terlalu. Namun di Cirebon, wacana tersebut disambut dengan suka cita. Kalangan elitr politik Cirebonan pasti menyambutnya dengan antusias. Ini seperti pucuk dicinta ulam tiba. Apalagi langkah mereka untuk menjadikan Cirebon sebuah provinsi sendiri sudah sepuluh tahun mandek. Dua kabupaten yang semula diharapkan untuk bergabung, yaitu Kuningan dan Majalengka, menyatakan tidak berminat masuk wacana pemekaran provinsi dan akan tetap berkiblat ke Gedung Sate, Bandung. Tanpa keikutsertaan Kuningan dan Majalengka, Cirebon tidak bisa meme